Giliran Kemenkumham sibuk berbenah, tidak boleh hedon!

MEDAN INSIDER - Tidak boleh hedon, tak boleh jemawa, pamer kekayaan. Wujudkan birokrasi Kemenkumham yang melayani.

Itulah yang dikatakan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly dalam sambutannya pada Penandatanganan Komitmen Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2023-2024 dan silahturahmi keluarga besar Kemenkumham menjelang Ramadan 1444 H di Graha Pengayoman, Jakarta, Kamis (16/3/2023).

Tidak boleh hedon, pamer-pameran terapkanlah pola hidup sederhana.

Baca Juga: Mohon maaf netizen untuk istri Sekdaprov Riau yang disebut ndeso meski sudah tampil hedon maksimal

"Perlu saya ulangi dan tegaskan kembali atensi Bapak Presiden kepada kita semua jajaran Kemenkumham, bahwa perilaku kita tidak boleh jemawa, pamer kekuasaan, pamer kekayaan, dan tidak boleh hedon. Serta wujudkan birokrasi Kemenkumham yang melayani " ucapnya seperti dikutip MEDAN INSIDER dilaman resminya kemenkumham.go.id.

Dalam kehidupan sehari-hari, pinta Yasonna Laoly, seluruh jajaran mengimplementasikannya secara nyata.

Menurut dia, menempatkan diri dengan pola hidup sederhana, baik di lingkungan internal maupun eksternal merupakan sikap rendah hati, humanis dan mendapat simpatik masyarakat.

Baca Juga: Tuh kan benar, akun medsos istri Sekdaprov Riau ini langsung hilang usai dirujak gaya hedonnya

"Tidak boleh menunjukkan/memamerkan barang mewah dalam kehidupan sehari-hari! Baik itu di lingkungan kerja, area pelayanan publik, lingkungan sosial apalagi dan media sosial. Jangan mengunggah foto dan video di media sosial yang menunjukkan gaya hidup mewah berlebihan," tegasnya.

Pesannya, untuk insan Kemenkumham laksanakanlah tugas dan fungsi secara amanah, profesional, dan akuntabel.

''Tidak boleh bersikap sewenang-wenang dan arogan dalam bertindak, serta merasa menjadi diri yang paling hebat dan berkuasa penuh,'' paparnya.

Baca Juga: Bu Iriana Jokowi sih lewat! Istri Sekdaprov Riau dong, tasnya seharga setengah M

"Kita tunjukkan keseriusan kita bersama sehingga kita bisa berkontribusi positif meningkatkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Nasional dan juga menjamin kelancaran program pembangunan nasional."

Sekadar diketahui, pasca gaya hidup glamour yang disorot publik terhadap beberapa pejabat dan anggota keluarga Kemenkeu, satu per satu instansi pemerintah mulai berbenah.